Kota Bima, Lawatanews- Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Artinya, peran pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator dan katalisator dari dinamika pembangunan, sehingga dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dan memberikan masukan dan mengambil keputusan, dalam rangka memenuhi hak-hak dasarnya, salah satunya melalui proses musrenbang.
Musrenbang adalah forum publik perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, pemerintah kota/kabupaten bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan.
Penyelenggaraan musrenbang merupakan salah satu tugas pemerintah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi.
Musrenbang Kelurahan merupakan proses musyawarah masyarakat tentang pembangunan dilingkungan Kelurahan yang di laksanakan guna untuk mendapatkan suatu kesepakatan di antara masyarakat di setiap daerah yang akan di adakan pembangunan. Forum ini melibatkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi meraka, dalam proses pembangunan yang akan di laksanakan tentang bagaimana yang seharusnya di lakukan pemerintah serta sebaliknya yang harus di lakukan masyarakat dalam pembangunan yang akan dilaksanakan.
Oleh karenanya Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda melaksanakan Musrenbang Kelurahan, Senin 24 Februari 2020.
Musrenbang ini dihadiri oleh Masyarakat dalam hal ini, RT/RW dan juga Karang Taruna.
Lurah Monggonao, Budi Ansari, S.Sos, dalam penyampaiannya berharap agar ke depan, Kelurahan dapat bersinergi bekerja bersama masyarakat dalam membangun Monggonao menjadi lebih baik lagi ke depannya.
Ketua Karang Taruna dalam kesempatan itu memberi masukan bahwa pembangunan yang dilakukan bukan hanya fisik saja, akan tetapi hal non fisik juga perlu dalam arti pemberdayaan pemuda. (dk)
